Oleh : M. Yazid Mar’i
Malam itu jam dinding ruang rapat Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) sudah menunjukkan pukul 22.00 WiB, Namun peserta diskusi belum juga beranjak dari tempat duduk. Berbicara politik tentu sesuatu yang sangat menarik, tapi bagi Muhammadiyah, urusannya bukan menarik dan tidak menarik, namun lebih pada bagaimana manfaatnya untuk persyarikatan. Manfaat seperti apa? Tentu bukan manfaat pendek dan bersifat “transaksional semu”, melainkan manfaat bagi kepentingan umat dan kehidupan umat sebagai karakter dasar Muhammadiyah.
Dalam perspektif Muhammadiyah, politik merupakan bagian penting bagi menata kehidupan umat, karena tak ada sedikitpun persoalan umat yang lepas dari politik, dari persoalan kecil hingga besar. Realitas politik adalah lahirnya kebijakan yang menyangkut berlangsungnya kehidipan. Naik dan turunnya harga barang-barang, legal dan tidaknya LGBT, berhenti dan mewabahnya Narkoba, penindasan dan keadilan, kemiskinan dan kesejahteraan, dan lainnya tidak bisa dilepaskan dari politik dan produk politik.
Legalitas, alat, sarana politik Indonesia telah sepakat menjadikan demokrasi sebagai model implementasinya. Karenanya tahun politik, dengan pilkada serentak, tentulah muhammadiyah sebagai bagian dari organisasi sosial keagamaan “representasi umat” tentu harus mengambil bagian yang tidak sekedar menjadi penonton, namun pelaku, penggerak, pewarna akan berjalannya etika politik, tetaplah menjadi bagian penting dalam “pencerahan”.
Demokrasi juga melahirkan konsekuensi untuk melakukan pemilihan terhadap calon pemimpin melalui pileg, pilpres, dan pilkada. Lalu siapa dan kriteria seperti apa yang diinginkan Muhammadiyah? Ada tiga alternatif pilihan. Pertama: jika semuanya baik, pilihlah yang terbaik. Kedua: jika ada baik dan jelek, pilihlah yang baik. Ketiga: jika semuanya dipandang jelek, pilihlah yang kejelekannya paling kecil. Lalu seperti apa? Tentunya kita harus memilih orang yang amanah. Mengapa amanah? Amanah inilah kunci seorang pemimpin akan menjalankan tugas kepemimpinannya secara jujur, profesional, dan proposional. Dan dengan amanah ini pulalah seorang pemimpin mampu menghargai dan dihargai, mampu menghormati dan dihormati, menggunakan kecerdasannya untuk mengambil keputusan hingga melahirkan kebijakan bagi kebahagiaan yang dipimpinnya.
Politik abu-abu tentu bukanlah pilihan bagi muhammadiyah. Mengapa? Karena muhammadiyah bukanlah organisasi tradisional yang pasif. Muhammadiyah adalah organisasi berkemajuan dengan watak pembaharuan (tajdid), selalu melakukan inovasi tanpa menggadaikan diri. Muhammadiyah tetaplah harus memiiki keperpihakan, kendati secara organisasi netral, namun kenetralannya tentu bukan membiarkan kemudharatan menguasai kebijakan. Kenetralannya tentu bukan juga membiarkan warga persyarikatan mengambil pilihan tanpa dasar.
Sesat kemudian, diskusipun berahir untuk sementara, selanjutnya dilakukan proses analisa dan kajian untuk menghasilkan putusan berkeadilan, yang konsekwensinya diantaranya melakukan dialog pubik bersama PDM, PCM.
*) Tulisan merupakan ihtisar diskusi pimpinan menghadapi pilkada serentak dan tahun politik.
